Peraturan Pengelolaan Limbah B3

UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

PP No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

PP No 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

PP No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Perizinan

PerMenLH No 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

 

KepMenPerInDag No 372 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas.

Penyimpan & Pengumpul

KepKa Bapedal No 01 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

KepKa Bapedal No 255 Tahun 1996 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan Dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas.

PerMenLH No 05 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan.

Simbol dan Label

PerMenLH No 14 Tahun 2013 Tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pengangkutan

KepDirJen Hubdat No 725 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jalan.

Dokumen

KepKa Bapedal No 02 Tahun 1995 Tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

PerMenLH No 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup.

Pemanfaatan

PerMenLH No 02 Tahun 2008 Tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pengolahan

KepKa Bapedal No 03 Tahun 1995 Tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

KepMenLH No 128 Tahun 2003 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis.

KepMenESDM No 1693 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas serta Penentapan Mutu Pelumas.

Penimbun

PerMenLH No 63 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitan Penimbusan Akhir.

Pengawasan

KepKa Bapedal No 02 Tahun 1998 Tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Daerah.

Kemitraan

KepKa Bapedal No 03 Tahun 1998 Tentang Program Kemitraan Dalam Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun.

KepKa Bapedal No 04 Tahun 1998 Tentang Penetapan Prioritas Propinsi Daerah Tingkat I Program Kemitraan Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Daftar Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup Tentang Pengelolaan B3 dan Limbah B3

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
  4. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3
  5. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 02/Bapedal/09/1995 tentang Dokumen Limbah B3
  6. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 03/Bapedal/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3
  7. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 04/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah B3
  8. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 05/Bapedal/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah B3
  9. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 255/Bapedal/08/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas.
  10. Surat Edaran Kepala Bapedal Nomor 08/SE/02/1997 tentang Penyerahan Minyak Pelumas Bekas.
  11. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 02/BAPEDAL/01/1988 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah
  12. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 03/BAPEDAL/01/1988 tentang Program Kemitraan dalam Pengelolaan Limbah B3
  13. Keputusan MENLH Nomor 128 Tahun 2003 tentang Tatacara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis
  14. Peraturan MENLH Nomor 03 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan
  15. Peraturan MENLH Nomor 02 Tahun 2008 tentang Jenis Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  16. Peraturan MENLH Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun
  17. Peraturan MENLH Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengolahan Limbah di Pelabuhan
  18. Peraturan MENLH Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  19. Peraturan MENLH Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah
  20. Peraturan MENLH Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  21. Peraturan MENLH Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Kerangka Indonesia Nation Single Window di Kementerian Lingkungan Hidup

Kalau mau download softcopy peraturan di atas bisa mampir ke http://puu-pi.menlh.go.id

Sumber

Publikasi Asdep Urusan Pengembangan Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional Deputi V MENLH Bidang Penaatan Lingkungan KemenLH