Daftar Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup tentang Pengendalian Pencemaran Udara

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
  2. Keputusan MENLH Nomor KEP-13/MENLH/03/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak
  3. Keputusan MENLH Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
  4. Keputusan MENLH Nomor KEP-49/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran
  5. Keputusan MENLH Nomor KEP-50/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan
  6. Keputusan Kepala Bapedal Nomor KEP-205/BAPEDAL/07/1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak
  7. Keputusan MENLH Nomor KEP-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara
  8. Keputusan Kepala Bapedal Nomor KEP-107/BAPEDAL/11/1997 tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara
  9. Peraturan MENLH Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama
  10. Peraturan MENLH Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap
  11. Peraturan MENLH Nomor 17 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Keramik
  12. Peraturan MENLH Nomor 18 Tahun 2008 Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Carbon Black
  13. Peraturan MENLH Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal
  14. Peraturan MENLH Nomor 04 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru
  15. Peraturan MENLH Nomor 07 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru
  16. Peraturan MENLH Nomor 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
  17. Peraturan MENLH Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah
  18. Peraturan MENLH Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Halon
  19. Peraturan MENLH Nomor 04 Tahun 2011 tentang Standar Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara
  20. Peraturan MENLH Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Rayon
  21. Peraturan MENLH Nomor 10 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3
  22. Peraturan MENLH Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Penghitungan Beban Emisi Kegiatan Industri Minyak dan Gas Bumi
  23. Peraturan MENLH Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan MENLH Nomor 10 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3

Kalau mau download softcopy peraturan di atas bisa mampir ke http://puu-pi.menlh.go.id

Sumber

Publikasi Asdep Urusan Pengembangan Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional Deputi V MENLH Bidang Penaatan Lingkungan KemenLH

Daftar Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup Tentang Pencemaran Kerusakan Laut

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
  2. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut
  3. Keputusan MENLH Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Mutu Kerusakan Terumbu Karang
  4. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 47 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang
  5. Keputusan MENLH Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut
  6. Keputusan MENLH Nomor 179 Tahun 2004 tentang Ralat atas Keputusan MENLH Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut
  7. Keputusan MENLH Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun
  8. Keputusan MENLH Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove
  9. Peraturan MENLH Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut

Kalau mau download softcopy peraturan di atas bisa mampir ke http://puu-pi.menlh.go.id

Sumber

Publikasi Asdep Urusan Pengembangan Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional Deputi V MENLH Bidang Penaatan Lingkungan KemenLH

Daftar Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup Tentang Pengelolaan B3 dan Limbah B3

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
  4. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3
  5. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 02/Bapedal/09/1995 tentang Dokumen Limbah B3
  6. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 03/Bapedal/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3
  7. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 04/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah B3
  8. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 05/Bapedal/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah B3
  9. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 255/Bapedal/08/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas.
  10. Surat Edaran Kepala Bapedal Nomor 08/SE/02/1997 tentang Penyerahan Minyak Pelumas Bekas.
  11. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 02/BAPEDAL/01/1988 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah
  12. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 03/BAPEDAL/01/1988 tentang Program Kemitraan dalam Pengelolaan Limbah B3
  13. Keputusan MENLH Nomor 128 Tahun 2003 tentang Tatacara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis
  14. Peraturan MENLH Nomor 03 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan
  15. Peraturan MENLH Nomor 02 Tahun 2008 tentang Jenis Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  16. Peraturan MENLH Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun
  17. Peraturan MENLH Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengolahan Limbah di Pelabuhan
  18. Peraturan MENLH Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  19. Peraturan MENLH Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah
  20. Peraturan MENLH Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  21. Peraturan MENLH Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Kerangka Indonesia Nation Single Window di Kementerian Lingkungan Hidup

Kalau mau download softcopy peraturan di atas bisa mampir ke http://puu-pi.menlh.go.id

Sumber

Publikasi Asdep Urusan Pengembangan Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional Deputi V MENLH Bidang Penaatan Lingkungan KemenLH

Daftar Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup Tentang Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  2. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting
  3. Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
  4. Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-30/Bapedal/05/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Akreditasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
  5. Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
  6. Surat Edaran MENLH Nomor B-1234/MENLH/08/1999 tentang Kegiatan Wajib UKL dan UPL
  7. Keputusan MENLH Nomor 04 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Permukiman Terpadu
  8. Keputusan MENLH Nomor 054 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah
  9. Keputusan MENLH Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  10. Keputusan MENLH Nomor 49 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Kewenangan untuk Menandatangani Surat Keputusan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup
  11. Keputusan MENLH Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
  12. Peraturan MENLH Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pendoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  13. Peraturan MENLH Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan /atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  14. Peraturan MENLH Nomor 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
  15. Peraturan MENLH Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  16. Peraturan MENLH Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  17. Peraturan MENLH Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  18. Peraturan MENLH Nomor 07 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusunan Dokumen AMDAL dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL
  19. Peraturan MENLH Nomor 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL dan Surat Pernyataan tentang Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantaun Lingkungan Hidup
  20. Peraturan MENLH Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Ijin Usaha dan/atau Kegiatan Tapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
  21. Peraturan MENLH Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai AMDAL
  22. Peraturan MENLH Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  23. Peraturan MENLH Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan

Kalau mau download softcopy peraturan di atas bisa mampir ke http://puu-pi.menlh.go.id

Sumber

Publikasi Asdep Urusan Pengembangan Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional Deputi V MENLH Bidang Penaatan Lingkungan KemenLH